Allow, selamat siang, sesi kali ini akan menjelaskan mengenai makalah mahasiswa pdf Potret Hasil Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia simak selengkapnya.
A. Latar Belakang Masalah
Kebijakan yang ditetapkan negara tentang bimbingan Islam dapat dilihat dalam sejarah perundang-undangan sistem bimbingan Nasional. Pada masa pemerintahan Indonesia yang sudah berlangsung dalam tiga masa, yaitu: mazhab lama, mazhab baru, dengan mazhab reformasi. Indonesia memiliki tiga undang-undang yang mengatur sistem bimbingan nasional, yaitu: UU RI No. 4 Tahun 1950 Jo UU RI No. 12 Tahun 1954 ala masa mazhab lama; UU RI No. 2 Tahun 1989 ala masa mazhab baru, dengan UU RI No. 20 Tahun 2003 ala masa mazhab reformasi.
Menurut Haidar Putra Daulay, “Pendidikan Islam dalam sistem bimbingan dalam negeri keberadaannya terbagi atas tiga hal. Pertama, bimbingan Islam sebagai lembaga. Kedua, bimbingan Islam sebagai mata pelajaran. Ketiga, bimbingan Islam sebagai nilai.”[1]
Tiga hal tersebut di atas dalam sejarah sistem bimbingan Nasional tidaklah ala langsung termaktub dalam undang-undang sistem bimbingan Nasional. Tiga hal tersebut arung jalan dari masa ke masa yang tak terlepas dari permasalahan. Butuh waktu lima puluh delapan tahun (1945-2003) biar tiga hal tersebut termaktub dalam undang-undang sistem bimbingan nasional. Sejak Indonesia merdeka ala 17 Agustus 1945, barulah ala UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tiga hal tersebut ala bulat termaktub.
Menurut Nusa Putra dengan Hendarman, “Sejumlah kebijakan bimbingan yang ditetapkan negara ala kenyataannya sering beroleh cacatan dari berbagai lapisan masyarakat. Kritikan itu sangat beragam, ada yang meletakkan aspek peraturan perundangan, cara implementasi dengan dampak kebijakan yang telah ditetapkan terhadap berbagai kelompok di dalam masyarakat, dengan aspek-aspek lain.”[2]
Pada tahun 1975, negara melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dengan Menteri Pendidikan dengan Pengajaran mengeluarkan kebijakan berbentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah yang memanifestasikan jalan tengah bahwa madrasah menduduki posisi yang sama dengan sekolah umum.
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penulisan
PEMBAHASAN
A. Hakikat Politik Pendidikan
Kata Politik berasal dari bahasa Inggris, Politics yang berfaedah atraksi politik. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, politik diartikan pengetahuan tentang ketatanegaraan alias kenegaraan, bagai acara aturan pemerintahan dengan sebagainya, dengan dapat berfaedah kembali segala urusan dengan tindakan, kebijaksanaan, siasat dengan sebagainya, mengenai pemerintahan suatu benua alias terhadap benua lain.[3] Dalam bahasa Arab bicara politik dikenal dengan kata siyasah yang berfaedah cipta, upaya-upaya penting dengan harmonisasi tentang sesuatu.
Sedangkan politik bimbingan ialah segala usaha, kebijakan dengan siasat yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Dalam jalan sejarahnya, politik bimbingan ialah penjelasan alias pemahaman umum yang ditentukan akibat penguasa bimbingan paripurna untuk memandu pemikiran dengan menentukan tindakan dengan perangkat bimbingan dalam berbagai kecocokan yang beraneka cara beserta alamat dengan acara untuk merealisasikanya.[4]
Berdasarkan pengertian tersebut, alkisah bagi Abudin Nata [5] politik bimbingan mengandung lima hal sebagai berikut:
- Politik bimbingan mengandung kebijakan negara suatu negara.
- Politik bimbingan bukan hanya berupa peraturan perundangan yang tertulis, melainkan juga termasuk kebijakan lainnya. Misalnya situasi dengan hal sosial politik, budaya, keamanan dengan ikatan negara dengan adam internasional. Meskipun hal tersebut tak berkaitan ala langsung akan tetapi cukup berpengaruh terhadap cara penyelenggaraan bimbingan suatu Negara.
- Politik bimbingan ditujukan untuk mensukseskan penyelenggaraan bimbingan akibat negara memiliki infrastruktur dengan suprastruktur yang lebih kuat dalam memangku beban dengan tanggung jawab terselenggaranya pendidikan, walaupun partikelir juga beserta berperan di dalamnya.
- Politik bimbingan dijalankan demi tercapainya alamat Negara.
- Politik bimbingan melahirkan sebentuk sistem penyelenggaraan bimbingan suatu Negara.
B. Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan Islam
Dalam bahasa Inggris kebijakan disebut public policy, yaitu suatu kumpulan keputusan yang diambil akibat seorang pelaku alias akibat kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dengan cara-cara untuk mengaras alamat itu. Pada umumnya, bagian yang membuat kebijakan tersebut sekaligus mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.[6]
Menurut Syafaruddin, kebijakan ialah buatan pengambilan keputusan akibat administrasi puncak apik berupa tujuan, prinsip, atau adat yang berkaitan dengan hal-hal penting untuk memandu getah perca manager dengan personel dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat.
Thomas Dye bersedekah batasan atas kebijakan sebagai “apa saja yang hendak dilaksanakan alias tak dilaksanakan akibat pemerintah.”[7] Aminullah yang dikutip akibat Edi Suharto[8], melaporkan bahwa: “kebijakan ialah suatu upaya alias tindakan untuk mempengaruhi sistem pendapatan alamat yang diinginkan, upaya dengan tindakan dimaksud bersifat penting yaitu berjangka panjang dengan menyeluruh”.
Sedangkan Pendidikan Islam yaitu bimbingan alias arahan ala bangkit akibat pendidik terhadap jalan awak dengan batin akseptor didik mengabah terbentuknya kepribadiannya yang baku (insan kamil). Ramayulis mengartikan bimbingan Islam sebagai suatu sistem yang memungkinkan seseorang (peserta didik) dapat memandu kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam.[9]
Menurut Hasan Langgulung[10], bimbingan Islam ialah cara pengemasan angkatan anak muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dengan nilai-nilai Islam yang diselarasikan dengan fungsi manusia untuk beramal di adam dengan mengambil akhirnya di akhirat. Langgulung meletakkan bimbingan Islam ala menyiapkan angkatan anak muda dengan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam untuk bakir berusaha di atas adam dengan mengambil akhirnya di akhirat.
Menurut Al-Absyari, bimbingan Islam ialah menyiapkan manusiawan supaya berjiwa dengan afdal dengan bahagia, menaruh hati tanah air, tegap jasmaninya, afdal budi pekertinya (akhlaknya), teratur pikirannya, kecil perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis bicara konon apik dengan lisan atau tulisan. Al-Abrasy meletakkan bimbingan pendapatan kesempurnaan dengan kebahagiaan hidup.
Berdasarkan buatan seminar bimbingan Islam se-Indonesia tahun 1960 dirumuskan, bimbingan Islam ialah bimbingan terhadap pertumbuhan batin dengan awak bagi ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, melihat berlakunya semua ajaran Islam. Pengertian di atas dikomentari akibat Abdul Mujib, bahwa bimbingan Islam berupaya memandu ala keseimbangan antara pelampiasan keperluan dengan jalan awak dengan rohani, melalui bimbingan, pengarahan, pengajaran, pelatihan, pengasuhan dengan pengawasan, yang kesemuanya dalam gang ajaran Islam.
Sedangkan alamat bimbingan Islam bagi Muhammad At-Toumy Asy-Syaibany, yaitu:
- Tujuan yang mencangam alterasi perseorangan berupa pengetahuan, tingkah laku, awak dengan rohani, serta kemampuan-kemampuan yang kudu dimiliki untuk berjiwa di adam dengan akhirat.
- Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat yang mencangam tingkah krida perseorangan dalam masyarakat, alterasi berjiwa bermasyarakat, serta memperkaya keahlian masyarakat.
- Tujuan profesional yang berkaitan dengan bimbingan dengan contoh sebagai ilmu, seni, profesi, dengan sebagainya.[11]
Dari beberapa penjelasan di atas, dapat penulis pahami bahwa Kebijakan bimbingan Islam ialah pengambilan keputusan rangkaian corat-coret dengan asas yang jadi arahan dengan alas rencan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dengan aturan bertindak dalam bimbingan Islam itu sendiri.
C. Aspek-aspek yang terhitung dalam Kebijakan Pendidikan
Aspek-aspek yang terhitung dalam kebijakan bimbingan bagi H.A.R Tilaar & Riant Nugroho dalam Arif Rohman ialah sebagai berikut:[12]
- Kebijakan bimbingan melahirkan suatu keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang jadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan. Kebijakan bimbingan melahirkan penjabaran dari visi dengan misi dari bimbingan dalam masyarakat tertentu.
- Kebijakan bimbingan dilahirkan dari ilmu bimbingan sebagai ilmu praktis yaitu kesatuan antara aturan dengan aksi pendidikan. Kebijakan bimbingan meliputi cara analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dengan evaluasi.
- Kebijakan bimbingan haruslah mempunyai validitas dalam jalan pribadi serta masyarakat yang memiliki bimbingan itu. Bagi jalan individu, validitas kebijakan bimbingan tampak dalam sumbangannya bagi cara pelepasan perseorangan dalam ekspansi pribadinya.
- Keterbukaan (openness). Proses bimbingan sebagai cara pemanusiaan berjalan dalam interaksi sosial. Hal ini berfaedah bahwa bimbingan itu melahirkan milik masyarakat. Apabila bimbingan itu melahirkan milik masyarakat alkisah suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan dengan evaluasi kebijakan bimbingan perlu mengikuti suara alias saran-saran dari masyarakat.
- Kebijakan bimbingan didukung akibat riset dengan pengembangan. Suatu kebijakan bimbingan bukanlah suatu yang abstrak tetapi yang dapat diimplementasikan. Suatu kebijakan bimbingan melahirkan pilihan dari berbagai alternatif kebijakan sehingga perlu dilihat output dari kebijakan tersebut dalam praktik.
- Analisis kebijakan sebagaimana kembali dengan berbagai jenis kebijakan bagai kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan dalam negeri dengan semua jenis kebijakan dalam kebijakan publik membutuhkan analisis kebijakan.
- Kebijakan bimbingan pertama-tama ditujukan kepada keperluan akseptor didik. Kebijakan bimbingan seharusnya diarahkan ala terbentuknya getah perca cendekiawan organik yang jadi agen-agen pembaharuan dalam masyarakat bangsanya.
- Kebijakan bimbingan diarahkan ala terbentuknya masyarakat demokratis. Peserta didik akan berdiri sendiri dengan mengembangkan pribadinya sebagai pribadi yang artistik pendukung dengan pelaku dalam alterasi masyarakatnya. Kebijakan bimbingan haruslah memfasilitasi dialog dengan interaksi dari akseptor didik dengan pendidik, akseptor didik dengan masyarakat, akseptor didik dengan negaranya dengan ala akibatnya akseptor didik dengan kemanusiaan global.
- Kebijakan bimbingan berkaitan dengan penjabaran misi bimbingan dalam pendapatan tujuan-tujuan tertentu. Apabila visi bimbingan mencangam rumusan-rumusan yang abstrak, alkisah misi bimbingan lebih apik ala pendapatan tujuan-tujuan bimbingan yang konkret. Kebijakan bimbingan melahirkan hal yang dinamis yang terus menerus berubah namun apik dengan jelas.
- Kebijakan bimbingan kudu berdasarkan efisiensi. Kebijakan bimbingan bukan semata-mata berupa rumusan verbal mengenai tingkah krida dalam pelaksanaan praksis pendidikan. Kebijakan bimbingan kudu dilaksanakan dalam masyarakat, dalam lembagalembaga pendidikan. Kebijakan bimbingan yang apik ialah kebijakan bimbingan yang memperhitungkan daya di lapangan, akibat sebab itu pertimbangan-pertimbangan daya tenaga, tersedianya dana, pelaksanaan yang bertahap serta didukung akibat daya riset dengan ekspansi melahirkan syarat-syarat bagi kebijakan bimbingan yang efisien.
- Kebijakan bimbingan bukan berdasarkan ala kekuasaan tetapi kepada keperluan akseptor didik. Telah kita lihat bahwa bimbingan sangat erat dengan kekuasaan. Menyadari hal itu, sebaiknya kekuasaan itu diarahkan bukan untuk memahami akseptor didik tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi dalam ekspansi kemerdekaan akseptor didik. Kekuasaan bimbingan dalam konteks masyarakat absolut bukannya untuk memahami akseptor didik, tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi berkecambah kembang akseptor didik sebagai ahli masyarakat yang artistik dengan produktif.
- Kebijakan bimbingan bukan berdasarkan intiusi alias kebijaksanaan yang irasional. Kebijakan bimbingan melahirkan buatan olahan logis dari berbagai alternatif dengan mengambil keputusan yang dianggap amat efisien dengan efektif dengan memperhitungkan berbagai jenis resiko serta jalan keluar bagi pemecahannya. Kebijakan bimbingan yang intuitif akan tepat arah namun tak efisien dengan tak bahana arah sehingga melahirkan pemborosan-pemborosan. Selain itu kebijakan intuitif tak perlu ditopang akibat riset dengan pengembangannya. Verifikasi terhadap kebijakan bimbingan intuitif akan sulit dilaksanakan dalam paser jangka lengkung waktu tertentu sehingga bersifat sangat tak efisien. Kebijakan intuitif akan menjadikan akseptor didik sebagaikelinci percobaan.
- Kejelasan alamat akan melahirkan kebijakan bimbingan yang tepat. Kebijakan bimbingan yang kurang bahana arahnya akan mengorbankan hajat akseptor didik. Seperti yang telah dijelaskan, cara bimbingan ialah cara yang menghormati kebebasan akseptor didik. Peserta didik bukanlah alamat dari suatu projek bimbingan tetapi subjek dengan nilai-nilai moralnya.
- Kebijakan bimbingan diarahkan bagi pelampiasan keperluan akseptor didik dengan bukan kebahagiaan birokrat. Titik dorong dari segala kebijakan bimbingan ialah untuk hajat akseptor didik alias pelepasan akseptor didik.[13]
D. Potret Hasil Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia
Dalam jalan bimbingan di Indonesia, tercatat tiga kali Negara mengubah sistem bimbingan Nasional. Perubahan sistem bimbingan dalam negeri tersebut, selain didasarkan atas pertimbangan penyesuaian tuntutan atas perbaikan dengan penataan sistem yang dapat berimplikasi terhadap peningkatan dengan penjaminan mutu pendidikan, juga atas pertimbangan hajat kemana arah sistem pemerintahan yang sedang bepergian sesuai era-nya masing-masing. Oleh akibat itu, pengambilan keputusan di bidang bimbingan melahirkan bentuk penyesuaian atas berbagai hajat yang ada ala zamannya masing-masing.
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, lahir kebijakan Negara dalam bentuk Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Pendidikan dengan Pengajaran di Sekolah Jo. Nomor 12 tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 untuk seluruh Indonesia. Ditinjau dari aspek politik, ikrar kebijakan tersebut, berjalan polemik pelaksana hajat antara daya chauvinis islamis yang diwakili akibat aktivis –tokoh Muslim dari organisasi politik Masyumi, PSII, NU. Di bidang asing daya kelompok dalam negeri Partai Nasional Indonesia dengan chauvinis keduniaan (Partai Sosialis Indonesia, PKI, Parkindo, Partai Murba) sebagai anasir dominan dalam pengambilan keputusan terhadap bidang pendidikan.
Hal ini yang jadi tantangan terberat pemerintahan Soekarno, menyelesaikan konflik ideologi keduniaan dengan ideologi agama. Kedua ideologi ala politik masing-masing baku mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan di bidang pendidikan. Kalau pemimpin chauvinis keduniaan cenderung melihat sistem bimbingan dalam negeri sebagai acara keduniaan untuk memadati keperluan keduniaan bangsa, alkisah pemimpin chauvinis agama cenderung memandang sistem bimbingan dalam negeri sebagai alat untuk memadati keperluan agama bangsa.[14]
Kekalahan kelompok intelegensia Muslim dari partai Islam sangat berpengaruh terhadap isi dengan materi undang-undang sistem bimbingan dalam negeri yang dianggap diskriminatif antara bimbingan umum dengan bimbingan agama. Pasalnya kebijakan ini belum berpihak kepada bimbingan Islam sebagai keperluan alas umat Islam di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 10 artikel 2 yang melaporkan bahwa “Belajar di sekolah agama yang telah beroleh pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memadati kewajiban belajar”.[15]
Selain itu, pasal yang dianggap diskriminatif antara bimbingan umum dengan bimbingan agama terdapat ala pasal 2 artikel 1 yaitu “Undang-undang ini tak berlaku untuk bimbingan dengan contoh di sekolah-sekolah agama dengan bimbingan masyarakat.[16]
Secara corat-coret Undang-undang tersebut bersifat dalam negeri dengan demokratis, namun dalam tataran operasionalnya belum bepergian dengan apik akibat dilatari akibat dua hal, pertama, daya ekonomi dengan budaya akademis lagi sangat rendah, sisa-sisa pembodohan dengan pemiskinan abad kolonialisme lagi sangat mengental di arena masyarakat. Kedua, negara datang semakin intensif dengan mendominasi ala aturan kehidupan. Pemerintah mengintrodusir sistem pemerinitahan dengan inti daya “nasakom” yaitu nasional, agama dengan komunis, manifesto politik demokrasi terpimpin, dengan ala saat yang bersamaan Partai Komunis Indonesia arung masa keberhasilan dalam memahami politik penyelenggara Negara.[17]
Dari kenyataan itu, penyelenggara Negara lebih terfokus ala aspek politik dengan ideologi politik dalam negeri keduniaan yang mempengaruhinya. Akibatnya ialah amanat Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 dengan Nomor 12 tahun 1954 semakin antara dari kontentnya yang chauvinis dengan demokratis. Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga bimbingan praktis jadi pusat aksi ajaran penyelenggara negara yaitu nasakom, manipol usdek, lembaga bimbingan tak lagi berorientasi sebagai peningkatan bobot akseptor didik, tetapi berorientasi kepada kekuasaan.[18]9
Demikian kembali tentang bimbingan agama belum beroleh afeksi yang serius akibat berjalan dikotomis kelembagaan dengan keahlian antara bimbingan agama dengan bimbingan umum. Mencermati kebijakan negara tentang sistem bimbingan dalam negeri di masa pemerintahan Presiden Soekarno, sangat dipengaruhi akibat ideologi keduniaan serta dipengaruhi akibat sistem bimbingan masa Pemerintah Belanda yang melaksanakan sistem bimbingan sekuler. Penerapan sistem bimbingan yang begini disebabkan akibat perbedaan pelaksana hajat dalam penyelenggaraan Negara dengan perbedaan ideologi politik di arena elit politik dalam pengambilan keputusan Negara.
Secara politik berjalan anjur atraktif pelaksana hajat antara daya kelompok dalam negeri agamis dengan kelompok dalam negeri keduniaan dalam merumuskan berbagai kebijakan yang bersedekah arah kemana Negara ini dibawa.
Masa-masa asal kepemimpinan Soekarno tahun 1945-1950 corak kehidupan masyarakat lagi mencari jalan aktual yang lebih pas dengan kebutuhan, kemampuan, situasi dengan tradisi, akibat aktual terlepas dari cengkraman penjajah selama 350 tahun. Hal ini ikut membonceng mempengaruhi ikrar kebijakan negara tentang sistem bimbingan dalam negeri yang mengalienasi bimbingan Islam dalam sistem bimbingan nasional.
Sesudah alternasi kekuasaan dari negara Presiden Soekarno ke negara mazhab aktual tahun 1966, alkisah sistem pemerintahan yang baru, arung sebentuk alterasi selama 32 tahun berkuasa, dengan pola kebijakan ala aspek trilogi ekspansi yaitu pemerataan, pertumbuhan dengan kemantapan dalam negeri yang terfokus ala acara bidang ekonomi, kemantapan keamanan dengan politik, serta bidang pertanian. Dalam melaksanakan acara ini, pemerintahan mazhab aktual didukung oleh daya militer, daya politik Golongan Karya dengan daya birokrasi yang melaksanakan sistem pemerintahan sentralistik.
Haligan dengan Turner menulis sistem pemerintahan mazhab aktual dikendalikan akibat daya militer sebagai sumber baku kekuasaan Presiden Soeharto. Hal ini memungkinkan Presiden melembagakan beberapa alterasi yang memperketat garis komando dengan cais mengabah konsentrasi kewenangan. Militer sangat penting dalam melaksanakan kebijakan konsentrasi yang melanting seluruh kepulauan yang luas dibawa cais ketatpemerintah pusat.[19] Situasi tersebut beroleh gendongan dari daya politik golongan karya, pemimpin sipil, teknokrat dengan mahasiswa atas alas pertimbangan kemantapan nasional.
Melalui penerapan sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut, dapat berpengaruh terhadap penerapan sistem bimbingan nasional. Politik kebijakan bimbingan mazhab aktual telah menggiring bimbingan kepada sistem yang sentralistik.[20] Kebijakan dalam segala bidang selalu dikontrol akibat negara pusat dalam bagan menyosialisasi ideology politik yang dianut akibat pemerintah. Karena itu, bimbingan dijadikan sebagai alat untuk mendukung dengan melanggengkan kekuasaan.
Dari aspek ini dapat dipahami bahwa politik dengan bimbingan baku berkaitan dengan baku mempengaruhi. Hal ini sesuai dengan aturan yang dikembangkan akibat M. Sirozi bahwa ikatan antara bimbingan dengan politik baku terkait akibat bimbingan berperan besar dalam fusi sistem politik. Apabila bimbingan tak bisa perperan menjalankan fungsi integratifnya akan muncul tekanan dengan aral yang kudu dihadapi akibat sistem politik. Karena itu, bimbingan di masa mazhab aktual selalu berafiliasi kepada ideologi politik pemerintah.
Kenyataan ini sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan bimbingan dalam Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Agenda dialog Undang-undang sisdiknas tersebut, banyak beroleh gendongan dengan tak sedikit yang kontra bahkan mengecam atas isi dari kebijakan Negara tentang bimbingan nasional.
Kebijakan Negara dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru, dianggap akibat masyarakat bahwa negara hanya mengejar agendanya sendiri dalam agenda atau melantik isi dari Undang-undang sisdiknas. Kebijakan bimbingan lagi didominasi akibat hajat negara bersama pendukungnya, tak menanggapi keinginan masyarakat yang menghendaki bimbingan yang bermutu dengan relevan dengan kebutuhan.[21]
Pada tataran operasional, politik kebijakan bimbingan dalam sistem bimbingan dalam negeri di masa mazhab aktual sangat dirasakan aksi pendidikan, antara lain:
- Sistem bimbingan yang sentralistik; kerja bimbingan diatur ala otoritatif dari negara pusat sampai ke daerah-daerah ala tingkat dengan satuan bimbingan mengenai kurikulum, cara ajar, materi ajar, tenaga kependidikan, sistem penilaian, dana, sarana, dengan ijazah.
- Penyelenggaraan yang antara dari aksi demokratis, diskriminatif antara sekolah bumi dengan swasta, sekolah umum, keahlian dengan keagamaan, diskriminatif pendanaan, sarana, pengakuan ijazah, semuanya ditentukan akibat negara bukan akibat pemakai bantuan pendidikan.
- Penyelenggaraan lembaga bimbingan dilaksanakan dibawa otoritas kekuasaan melalui sistem manajemen yang ketat.[22]
Dalam kaitan ini, bimbingan ala semua jenjang dengan satuannya masa mazhab aktual lebih menggarisbawahi aspek kognitif. Aspek afektif dengan psikomotorik belum sepenuhnya beroleh perhatian. Kondisi ini menyebabkan bimbingan dalam negeri tak bakir memanifestasikan orang-orang yang mandiri, kreatif, memiliki self awareness, dengan orang-orang yang bakir berkomunikasi ala apik dengan lingkungan pisik dengan sosial dalam komunitas kehidupannya.
Keadaan bimbingan yang begini menjadikan akseptor didik atau masyarakat jadi tak berdaya akibat sistem bimbingan diatur ala berkembar berdasarkan keinginan dengan kemauan getah perca pelaksana hajat penyelenggara Negara.
Demikian halnya dengan bimbingan agama dianggap dikotomis dengan bimbingan umum, akibat kebijakan Negara lebih berpihak ala bimbingan umum sehingga terkesan diskriminatif. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sisdiknas tak ala kuat melepaskan peluang dengan aba-aba bimbingan agama untuk mengintegrasikan dirinya dengan bimbingan umum, dengan sebaliknya mengintegrasikan bimbingan umum ke dalam bimbingan agama. Terjadinya ketidakmampuan mengintegrasikan ala ideal agama terhadap ilmu akibat agama lagi diajarkan ala berantakan alias ekslusive, siswa hanya melihat agamanya masing-masing dengan diajarkan dengan otoritas agama melalui cara dogmatis.
Hal ini jadi alas pertimbangan getah perca aktivis Muslim ala konsistem mengikhtiarkan dalam kebijakan Negara biar bimbingan agama dijadikan sebagai sub sistem dari bimbingan dalam negeri dengan wajib dimasukkan ke dalam Undang-undang sisdiknas untuk ajarkan ala sekolah dengan perguruan tinggi umum.
Perjuangan getah perca tokoh-tokoh Muslim bagai K.H. Moh. As’at Oemar, Basuni Suriamiharja, Syarif Thayib, K.H. Hasan Basri, Yusuf Hasyim, Syamsul Arifin, Yunan Nasution, Yusril Ihza Mahendra, Abdurrahman Wahid, H.J Naro dapat dilihat ala cara agenda Undang-undang sisdiknas tahun 1989 sampai ala ikrar Undang-undang tersebut.
Kekuatan hajat Muslim dalam ikrar Undang-undang sisdiknas beroleh respon positif dari pelaksana kepentingan, negara dengan DPR, sehingga bimbingan agama dianggap penting untuk diajarkan di sekolah umum dengan sebagai sub sistem dari sistem bimbingan dalam negeri di masa pemrintahan mazhab baru.
Sesudah masa pemerintahan mazhab aktual berkuasa selama 32 tahun, lahir abad aktual yang disebut masa pemerintahan reformasi tahun 1998. Masa ini diawali akibat tuntutan getah perca mahasiswa biar negara bersedekah ruang kebebasan berpendapat dengan berlainan pendapat, demokratisasi dengan independensi daerah. Berbagai kebijakan Negara bagai Undang-undang angka 22 tahun 1999 yang direvisi jadi Undang-undang angka 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Demikian kembali dalam bidang bimbingan disusun Undang-undang angka 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan pertimbangan bahwa sistem bimbingan kudu bakir menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dengan kemampuan administrasi bimbingan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan alterasi kehidupan lokal, dalam negeri dengan global sehingga perlu dilakukan pembaruan bimbingan ala terencana, apik dengan berkesinambungan.[23]
Untuk pelaksanaannya kebijakan tersebut, diberikan ruang yang seluas-luasnya kepada daerah dalam merencanakan, menyelenggarakan, bersedekah pelayanan, menilai dengan mengembangkan bidang bimbingan kepada negara daerah biar tercipta rasa keadilan, demokratisasi independensi kepada daerah untuk pelayanan yang cepat, tepat, efisien dengan murah dalam bagan pelampiasan keperluan masyarakat dalam bidang pendidikan.
Dalam kaitan ini, ada catur acara bimbingan yang jadi acara perbaikan sistem bimbingan dalam negeri di abad reformasi. Ke catur acara di bidang bimbingan yaitu:
- Peningkatan mutu pendidikan,
- Efisiensi manajemen pendidikan,
- Relevansi pendidikan, dan
- Pemerataan pelayanan pendidikan.[24]
Dari catur isu baku di bidang bimbingan di dasarkan kepada keinginan dengan tuntutan anak Indonesia berkaitan dengan peningkatan bobot serta gampang dengan mempercepat pelayanan di bidang pendidikan.
Selain itu, paradigma aktual dalam bidang bimbingan ialah menjadikan bimbingan agama sebagai salah ahad isu baku dalam setiap kebijakan pemerintah, apik dalam substansi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Peraturan Pemerintah yang mengikutinya, akibat dianggap bahwa agama sebagai alas pembentukan karakter bangsa, ekspansi manusia Indonesia seutuhnya dengan masyarakat Indonesia seluruhnya.
Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas disebutkan bimbingan agama dalam beberapa pasal yaitu pasal 12 artikel 1 (a) “setiap peseta didik ala setiap satuan bimbingan berhak mendapatkan bimbingan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dengan diajarkan akibat pendidik yang seagama. Demikian kembali pasal 37 tentang kurikulum “Kurikulum bimbingan alas dengan menengah wajib angkut bimbingan agama (ayat 1 a)” ala artikel 2 (a) “Kurikulum bimbingan tinggi wajib angkut bimbingan agama, bimbingan kewarganegaraan dengan bahasa”
Pasal dalam Undang-undang sisdiknas tersebut di atas, jadi bahan diskusi dengan dialog panjang mendampingi pelaksana hajat dengan berbedaan ideologi pendukung agama di arena masyarakat atau dialog yang alot di tingkat fraksi DPR-RI saat dialog atau saat ikrar Undang-undang sisdiknas tahun 2003. Umat Islam sangat gigih mengikhtiarkan untuk disahkannya Undang-undang sisdiknas yang didukung akibat daya ahli partai yang memiliki basis keislaman yang kuat di DPR-RI buatan pemilihan umum tahun 1999. Perjuangan umat Islam didasarkan ala anggapan bahwa Undang-undang tersebut telah mengakomodasi hajat dengan keperluan umat Islam.
Di bidang yang asing daya dari basis ideologi yang berbeda, berada ala bagian yang menolaknya, apik mereka yang berada dalam sistem di DPR-RI atau yang berada di luar sistem terus berorasi, melaksanakan lobi-lobi dengan mengerahkan massa, angkut alat cetak dengan elektronik dalam bagan menyusun segenap daya masing-masing untuk memenangkan pengesahan Undang-undang sisdiknas.
Disahkannya Undang-unadang sisdiknas jadi bukti daya umat Islam sebagai daya kebanyakan dalam perumusan pasal-pasal yang berkaitan dengan agama sehingga hajat umat Islam dapat terakomodir dalam kebijakan Negara tentang bimbingan nasional.
Dari aspek ini dapat dipahami bahwa masalah pendikan ialah masalah keperluan pokok yang tak dapat dipisahkan dari berbagai hajat sehingga jadi aspek penting untuk terus diperjuangkan terutama dalam masalah agama dengan kegamaan dalam sistem bimbingan nasional.
PENUTUP
A. Kesimpulan
- Politik Pendidikan ialah segala usaha, kebijakan dengan siasat yang berkaitan dengan masalah pendidikan.
- Kebijakan bimbingan Islam ialah pengambilan keputusan rangkaian corat-coret dengan asas yang jadi arahan dengan alas rencan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dengan aturan bertindak dalam bimbingan Islam itu sendiri.
- Aspek-aspek yang terhitung dalam Kebijakan Pendidikan di antaranya adalah: a) Kebijakan bimbingan melahirkan suatu keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang jadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan, b) Kebijakan bimbingan melahirkan penjabaran dari visi dengan misi dari bimbingan dalam masyarakat tertentu, c) Kebijakan bimbingan dilahirkan dari ilmu bimbingan sebagai ilmu praktis, d) Kebijakan bimbingan haruslah mempunyai validitas dalam jalan pribadi serta masyarakat yang memiliki bimbingan itu, e) Kebijakan bimbingan didukung akibat riset dengan pengembangan, dengan f) Kebijakan bimbingan pertama-tama ditujukan kepada keperluan akseptor didik.
- Potret Politik Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: a) Sistem bimbingan yang sentralistik; kerja bimbingan diatur ala otoritatif dari negara pusat sampai ke daerah-daerah ala tingkat dengan satuan bimbingan mengenai kurikulum, cara ajar, materi ajar, tenaga kependidikan, sistem penilaian, dana, sarana, dengan ijazah. b) Penyelenggaraan yang antara dari aksi demokratis, diskriminatif antara sekolah bumi dengan swasta, sekolah umum, keahlian dengan keagamaan, diskriminatif pendanaan, sarana, pengakuan ijazah, semuanya ditentukan akibat negara bukan akibat pemakai bantuan pendidikan, c) Penyelenggaraan lembaga bimbingan dilaksanakan dibawa otoritas kekuasaan melalui sistem manajemen yang ketat.
B. Saran
Penulis mengecamkan makalah ini antara dari kesempurnaan, apik dari segi diksi atau isi. Oleh akibat itu, penulis sangat mengharapkan apresiasi dengan saran dengan rekan-rekan sekalian demi kesempurnaan makalah ini. Atas apresiasi dengan saran yang diberikan, penulis ucapkan terimakasih.
DAFTAR PUSTAKA
Abudin Nata, Manajemen Pendidikan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
Ahmad Arifin, Politik Pendidikan Islam, Yogyakarta: Teras, 2010.
Arif Rohman, Memahami Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan, Yogyakarta: Mediatama, 2009
Cheppy Hari Cahyono dengan Suparlan Alhakim, Ensiklopedi Politika, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: Refika Aditama, 2005.
Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam di Indonesia dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004.
Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam, Bandung: Al-Ma’arif, 1980.
Himpunan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah RI tahun 1950, ’Dokumen Negara” (DPR-RI Nomor 45.443/1998).
Haligan dengan Turner, Profiles of Government Administration in Asia, Australia Government Publishing Service Canberra, 1995.
Indra Djati Sidi, (Makalah) Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan, 2000.
Kumpulan Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, Dirjen Pendidikan Islam Dep. Agama RI, 2003.
Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989, Jakarta: INIS, 2004.
Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21, Yogyakarta: SIP dengan MSI UII, 2003.
Mastuhu Pendidikan Indonesia Menyongsong Indonesia Baru Pasca Orde Baru dalam Gema Jurnal Pendidikan dengan Kebudayaan, Jakarta: Edisi I 1999.
Muhammad Sirozi, Politik Pendidikan dengan Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dengan Politik Penyelenggara Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Nusa Putra dengan Hendarman, Metodologi Penelitian Kebijakan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
W.J.S Poerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1978.
[1] Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam di Indonesia dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. I, h. 108
[2] Nusa Putra dengan Hendarman, Metodologi Penelitian Kebijakan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), Cet. I, h. 93
[3] W.J.S Poerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 763
[4] Abudin Nata, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 1
[5] Ibid, hal. 9-11
[6] Cheppy Hari Cahyono dengan Suparlan Alhakim, Ensiklopedi Politika, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 170
[7] Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1978), hlm. 3
[8] Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 4
[9] Ramayulis dengan Samsul Nizar, Op. Cit.,, hlm. 88.
[10] Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 1980), hal. 87
[11] Ahmad Arifin, Politik Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2010), hal. 41
[12] Arif Rohman, Memahami Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Mediatama, 2009), hal. 120
[13] Ibid, hal. 141
[14] Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 (Jakarta: INIS,2004) Cet. I, h. 42
[15] Himpunan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah RI tahun 1950, ’Dokumen Negara” (DPR-RI Nomor 45.443/1998) h. 23
[16] Lihat Himpunan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah RI, tahun 1950, h. 23
[17] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21, (Yogyakarta: SIP dengan MSI UII, 2003),Cet. I, h. 21
[18] Ibid
[19] Haligan dengan Turner, Profiles of Government Administration in Asia (Australia Government Publishing Service Canberra1995), hal. 38
[20] Mastuhu Pendidikan Indonesia Menyongsong Indonesia Baru Pasca Orde Baru dalam Gema Jurnal Pendidikan dengan Kebudayaan (Jakarta: Edisi I 1999), hal. 17
[21] Muhammad Sirozi, Politik Pendidikan dengan Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dengan Politik Penyelenggara Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),h. 47. Lihat kembali Hamlan, “Disertasi”, Kebijakan Pemerintah tentang Madrasah. h. 179
[22] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan. hal. 23
[23] Kumpulan Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, (Dirjen Pendidikan Islam Dep. Agama RI, 2003), hal. 4
[24] Indra Djati Sidi, (Makalah) Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi DaerahBidang Pendidikan, 2000, Lihat kembali Hamlan, “Disertasi” Kebijakan Pemerintah tentang Madrasah, h. 255
Semoga bermanfaat....
begitulah penjelasan mengenai Potret Hasil Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia semoga artikel ini menambah wawasan terima kasih.
