Kebijakan Pendidikan Islam Era Pra Kemerdekaan (1900-1945)

Kebijakan Pendidikan Islam Era Pra Kemerdekaan (1900-1945)

Hohoho, bertemu kembali, sesi kali ini akan membahas tentang makalah adalah Kebijakan Pendidikan Islam Era Pra Kemerdekaan (1900-1945) simak selengkapnya.

Kebijakan Pendidikan Islam Era Pra Kemerdekaan (1900-1945) 

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana buat mewujudkan suasana berguru dan cara pembelajaran biar peserta didik secara aktif membabarkan daya dia buat ada kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, adab mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, anak dan Negara.

Pendidikan di Indonesia ala abad dini independensi bisa digolongkan ke dalam tiga periode, yaitu: Pendidikan yang berlandaskan advis keagamaan, Pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajahan, dan Pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan.

Pendidikan berlandaskan advis Islam dimulai sejak datangnya para saudagar asal Gujarat India ke Nusantara ala era ke-13. Kehadiran mereka awal mula terangkai melalui kontak teratur dengan para pedagang asal Sumatra dan Jawa. Ajaran Islam awal mula berkembang di kawasan pesisir, selagi di banat ajaran Hindu lagi kuat.[1]

Sedangkan pendidikan ajaran Islam di masa prakolonial dalam bentuk pengajaran Al Qur’an dan pengajaran kitab yang di selenggarakan di rumah-rumah, surau, masjid, pesantren dan lain-lain. Kitab-kitab ini adalah jadi barometer bagi tinggi rendahnya ilmu ajaran seseorang.[2] Pendidikan Islam yang biasa ini amat kontras dengan pendidikan barat yang dibangun oleh negara kolonial Belanda ala era ketujuh belas. Pada jalan selanjutnya pendidikan Islam arung perubahan bentuk apik dari aspek kelembagaan, materi pengajaran, cara maupun bangun organisasinya sehingga babaran satu bentuk yang baru yang disebut madrasah.

Di dalam makalah ini, cerpenis khusus membahas tentang bagaimana kebijakan pendidikan Islam ala era pra kemerdekaan.

B. Rumusan Masalah

  1. Apa Pengertian Kebijakan Pendidikan? 
  2. Bagaimana Kebijakan Pendidikan Islam Di Masa Kolonialisme Belanda? 
  3. Bagaimana Peranan Organisasi Keagamaan dalam Pendidikan Islam dini Kemerdekaan?
  4. Bagaimana Kebijakan Pendidikan Islam di masa Pendudukan Jepang? 
  5. Apa sahaja bentuk Lembaga Pendidikan Islam Sebelum Kemerdekaan?



C. Tujuan Penulisan

  1. Untuk Mengetahui Pengertian Kebijakan Pendidikan 
  2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kebijakan Pendidikan Islam Di Masa Kolonialisme Belanda. 
  3. Untuk mengetahui Bagaimana Peranan Organisasi Keagamaan dalam Pendidikan Islam dini Kemerdekaan. 
  4. Untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan Pendidikan Islam di masa Pendudukan Jepang. 
  5. Untuk mengetahui Apa sahaja bentuk Lembaga Pendidikan Islam Sebelum Kemerdekaan.

pixabay




BAB II

PEMBAHASAN



A. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Dalam Ensiklopedi Politika, kebijakan disebut dengan istilah “kebijaksanaan,” yang dalam adab Inggris juga disebut dengan public policy, policy ataupun beleid, yaitu satu kumpulan dekrit yang diambil oleh seorang pelaku alias oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara buat mencapai alamat itu. Pada umumnya, pihak yang melahirkan kebijaksanaan tersebut sekalian mempunyai adikara buat melaksanakannya.[3]

Menurut Budiarjo kebijakan adalah sekumpulan dekrit yang diambil oleh seseorang alias kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara buat mencapai alamat tersebut.[4] Menurut Anderson yang dikutip oleh Ali Imron kebijakan adalah serangkaian aksi yang mempunyai alamat definit yang mesti diikuti oleh para pelakunya buat membobok satu masalah.[5]

Sedangkan pendidikan yaitu bimbingan alias pertolongan yang diberikan dengan asa terhadap peserta didik oleh anak Adam kala biar ia jadi dewasa. Pendidikan juga bisa diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang alias segerombol anak Adam biar jadi kala alias mencapai tingkat berjiwa dan nafkah yang lebih tinggi.

Bila kata kebijakan dikaitkan dengan kata pendidikan maka akan jadi kebijakan pendidikan (educational policy). Pengertian kebijakan pendidikan begitu juga dikutip oleh Ali Imran dari Carter V. Good bahwa kebijakan pendidikan adalah satu alasan estimasi yang didasarkan atas sistem angka dan beberapa evaluasi terhadap faktor-faktor yang bersifat situsional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar buat mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga serta merupakan menghampirkan umum yang dijadikan sebagai arahan buat memetik dekrit biar alamat yang bersifat melembaga bisa tercapai.[6]

Kebijakan pendidikan merupakan alpa satu kebijakan benua di sisi kebijakan-kebijakan lainnya seperti ekonomi, politik, pertahanan, ajaran dan sebagainya. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia menuturkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum alias adat yang memanipulasi aktualisasi sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya alamat pendidikan dan bagaimana mencapai alamat tersebut.[7]

Secara teoritik, satu kebijakan pendidikan dirumuskan dengan mendasarkan awak ala landasan pemikiran yang lebih ilmiah empirik. Kajian ini menggunakan pola pendekatan yang beragam sesuai dengan faham teori yang dianut oleh masing-masing determinan kebijakan.



B. Kebijakan Pendidikan Islam Di Masa Kolonialisme Belanda

Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia ala tahun 1619 yaitu ketika Jan Pieter Coen memangku Jakarta.[8] Kemudian Belanda satu demi satu memperluas jajahannya ke berbagai daerah. Belanda datang ke Indonesia bermotif ekonomi, politik dan agama. Tahun 1882 M negara Belanda membentuk satu awak khusus buat melihat kehidupan berakidah dan pendidikan Islam. Selanjutnya ala tahun 1932 M keluar peraturan yang bisa memberantas dan menangkup bandarsah dan I kampus yang tak siap izinnya alias bersedekah bidang yang tak disukai penjajah.[9]

Pendidikan Islam di Indonesia ala masa kolonialisme berkurang kualitasnya dibandingkan masa sebelumnya. Belanda sebagai kolonialis ala masa itu tak memperdulikan jalan pendidikan di Indonesia terutama Islam karena Belanda sendiri menganut ajaran nashroni dan apalagi Belanda cenderung menghalangi pendidikan Islam di Indonesia.

Pada masa kolonialisme Belanda, anak Indonesia berhasil dijadikan anak yang amat benyai dalam segala sektor kehidupan. Penduduk yang berpendidikan jumlahnya amat sedikit. Pendidikan cuma dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Penduduk anak negeri biasanya tak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.

Kebijakan negara Belanda terhadap pendidikan Islam ala dasarnya bersifat menekan karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Bagi pemerintahan penjajah, pendidikan di Hindia Belanda tak cuma bersifat pedagogis cultural tetapi juga psikologis politis. Pandangan ini ala satu pihak menimbulkan kebangkitan bahwa pendidikan dianggap begitu vital dalam akal merajai kebudayaan masyarakat.

Ada dua ciri antik pendidikan Islam di Indonesia ala abad kolonialisme Belanda. Pertama, adalah dikotomis yaitu satu keadaan/sikap baku bertentangan. Kedua, adalah eksklusif dimana saban guru ajaran Islam harus ajak kerelaan lebih-lebih awal dini melakukan tugas sebagai guru ajaran yang ala akhirnya mendapat reaksi alot dari umat Islam.

1.  Dikotomis

Dalam keadaan ini yang dimaksudkan adalah antagonisme celah pendidikan Belanda (HIS, MULO, AMS, dan lain-lain), dengan pendidikan Islam (Pesantren, dayah, surau). Pertentangan ini bisa dilihat dari sudut ilmu yang dikembangkan. Di sekolah-sekolah Belanda dikembangkan ilmu-ilmu umum (ilmu-ilmu sekuler). Pemerintah kolonialis Belanda tak mengarahkan pendidikan ajaran sama amat di sekolah-sekolah yang mereka asuh. Pemerintah Hindia Belanda mempunyai sikap netral terhadap pendidikan ajaran di sekolah-sekolah umum, ini dinyatakan dalam Pasal 179 (2) I.S (Indishe Staatsregeling) dan dalam berbagai ordonansi. Singkatnya dinyatakan sebagai berikut: Pengajaran umum adalah netral, artinya bahwa contoh itu diberikan dengan meluhurkan agama ajaran masing-masing. Pengajaran ajaran cuma boleh diberikan di luar jam sekolah.

Upaya-upaya buat memasukkan pendidikan ajaran di sekolah-sekolah umum menduga beberapa kali diusulkan lewat Volksraad, tetapi tetap ditolak oleh negara Belanda. Dan keadaan ini berlangsung sampai akhir pemerintahan Belanda di Indonesia. Sedangkan di lembaga pendidikan Islam dalam keadaan ini di pesantren, pendidikan yang diberikan adalah pendidikan keimanan yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Dengan begini suasana pendidikan dikotomis itu banget kentara di abad kolonialisme Belanda.

Berkaitan dengan itu kedua lembaga pendidikan ini (sekolah dan pesantren) ada filosofi yang berlainan yang sekalian babaran output yang ada adaptasi yang berlainan pula. Pada tempo itu perbedaan yang tajam celah ilmu ajaran dan ilmu umum melahirkan munculnya sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan ajaran ala fase belakang era ke-19, serta dilanjutkan dan diperkuat ala era ke-20.

2. Diskriminatif

Pemerintah Belanda memberikan perlakuan eksklusif terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Diantara aktualisasi eksklusif diberlakukan ordonansi guru ala tahun 1905. Ordonansi itu adalah memaksa saban guru ajaran Islam buat ajak dan memperoleh kerelaan lebih-lebih awal dini melakukan tugas sebagai guru agama. Ordonansi ini dirasakan oleh para guru ajaran amat berat, terlebih-lebih bagi guru ajaran yang belum ada administrasi sekolah. Selain itu dampak negative yang dihasilkan dari ordonansi ini adalah bisa digunakan buat menekan Islam yang dikuatkan dengan argumen stabilitas keamanan. Perkembangan seterusnya adalah ala tahun 1905 tersebut akhirnya dicabut, karena dianggap tak relevan lagi, dan diganti dengan ordonansi tahun 1925, yang isinya cuma memaksa guru-guru ajaran buat memberitahu bukan ajak izin.

Selain Ordonansi Guru negara Hindia Belanda juga memberlakukan Ordonansi Sekolah Liar. Ketentuan ini memanipulasi bahwa penyelenggaraan pendidikan harus lebih-lebih awal membaca ijin dari pemerintah. Laporan-laporan melanda kurikulum dan bentuk sekolahpun harus diberikan secara berkala. Ketidaklengkapan laporan sering dijadikan argumen buat menangkup kegiatan pendidikan dikalangan masyarakat tertentu. Karena kebiasaan lembaga pendidikan Islam yang lagi belum tertata, Ordonansi itu dengan sendirinya jadi faktor penghambat. Reaksi negatif terhadap Ordonansi Sekolah Liar ini juga datang dari para penyelenggera pendidikan diluar gerakan Islam.

Reaksi umat Islam terhadap kebijakan negara Hindia Belanda itu bisa dikelompokkan dalam dua desain : (1) melindungi dan (2) progresif. Corak melindungi ditunjukkan dengan menghindari sejauh mungkin pengaruh politik Hindia Belanda itu terhadap sistem pendidikan Islam. Sikap ini datang dalam sistem pendidikan tradisional pesantren yang absolut memetik jarak dengan negara penjajah. Disamping memetik tempat di daerah-daerah terpencil, pesantren juga membabarkan kurikilum tersendiri yang dekat seluruhnya berorientasi ala pembinaan batin keagamaan. Pesantren dalam keadaan ini memposisikan awak sebagai lembaga pendidikan yang jadi benteng defensi umat atas intrusi penjajah, khususnya dalam bidang pendidikan. Dengan posisi melindungi ini , pesantren ala kenyataannya tentu bebas dari campur lengan negara Hindia Belanda, meskipun dengan resiko harus terasing dari jalan masyarakat modern.

Corak responsi umat Islam juga bersifat progresif, yang memandang bahwa tekanan negara Hindia Belanda itu merupakan kebijaksanaan diskriminatif. Usaha umat Islam dalam bidang pendidikan dengan begini adalah bagaimana mencapai kesetereen dan kesejajaran, apik dari sudut kelembagaan maupun kurikulum. Ketergantungan ala tekanan kolonialis justru akan melemahkan posisi umat Islam sendiri. Begitupun sebaliknya, melakukan sikap melindungi terus menerus, akan semakin bersedekah ruang yang lapang bagi gerakan pendidikan negara Hindia Belanda. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan akal membabarkan lembega-lembaga pendidikan secara bebas yang produknya sama dengan I kampus akan Belanda, tetapi tak tercerabut dari asal keagamaannya. Wujud konkrit dari akal ini adalah berkecambah dan berkembangnya I kampus Islam alias bandarsah diberbagai wilayah, apik di Jawa maupun di luar Jawa.

Terlepas dari kedua responsi diatas, umat Islam ala biasanya menolak segala bentuk ordonansi yang dikeluarkan oleh negara Hindia Belanda. Umat Islam menyatakan terlalu berat terhadap ordonansi sehingga mereka melahirkan reaksi yang cukup keras.

Dibawah pengawasan dan ordonansi yang ketat oleh negara Hindia Belanda, bandarsah mulai tumbuh. Terdapat beberapa bandarsah yang memperoleh aduan negara meskipun lagi merupakan aduan yang setengah-setengah. Tetapi ala biasanya madrasah-madrasah itu ada cuma karena kreasi aktivis dan badan definit tanpa dukungan dan legitimasi dari pemerintah. Kebutuhan sebagian anak buah buat cecap pendidikan akhirmya terpenuhi melalui madrasah, sementera negara melakukan pembatasan-pembatasan dalam sekolah-sekolah yang didirikannya sebagai wujud dari kebijaksanaan diskriminatifnya.

C. Peranan Organisasi Keagamaan dalam Pendidikan Islam sebelum

Kemerdekaan

Munculnya badan Islam pertama kali di Indonesia adalah sebagai akal buat melakukan advis Islam dan mencerdaskan bangsa. Salah satu program yang dijalankan oleh saban badan Islam yaitu ala bidang pendidikan. Beberapa badan Islam di masa kolonialisme yaitu:

1. Jamiatul Khair

Al-Jamiatul Khairiyah yang lebih dikenal dengan Jamiatul Khair didirikan di Jakarta ala tanggal 17 Juli 1905 yang beranggotakan mayoritas arena Arab. Program utamanya adalah pendirian dan pembinaan I kampus tingkat dasar serta pengiriman bawah umur muda ke Turki buat melanjutkan pendidikan akan tetapi program ini ada aral karena kekurangan dan degenerasi kekhalifahan.[10]

Tampilnya Jamiatul Khair sebagai badan keimanan berorintasi ala pembaharuan pendidikan Islam terasa amat penting karena rganisasi ini merupakan badan baru dalam masyarakat Islam. Kemoderenan badan ini datang dalam anggaran dasar ain bidang yang diajarkan bersifat umum, kebulatan kegiatannya didasarkan ala sistem barat.

2. Al Irsyad

Al-Irsyad adalah pecahan dari Jamiatul Khair. Al Irsyad mempunyai alamat utama yaitu pertama merubah tradisi dan kebiasaan orang-orang Arab tentang kitab suci, adab Arab, adab Belanda dan adab lainnya. Kedua membangun dan memelihara gedung-gedung pertemuan I kampus dan unit percetakan. Salah satu perubahan yang dilakukan Al Irsyad adalah pembaharuan di bidang pendidikan. Pada tahun 1913 didirikan sebuah madrasah baru di Jakarta dengan sistem kelas materi bidang yang diberikan adalah bidang umum di sisi bidang agama. Sekolah Al-Irsyad mempunyai cabang dan seberinda berada di tingkat dasar.

3. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah badan Islam yang didirikan di Yogyakarta ala tanggal 10 November 1912 bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 H oleh K.H. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah merupakan badan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan kemasyarakatan. Tujuan didirikannya Muhammadiyah adalah buat membebaskan umat Islam dari kebekuan dalam segala bidang kehidupan dan praktek ajaran yang menyimpang dari kemurnian advis Islam. Sebagai badan dakwah dan pendidikan, Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat dasar samapai madrasah tinggi. Muhammadiyah memulai pendirian I kampus dasar ala tahun 1915 di mana ala I kampus tersebut diajarkan ilmu umum dan ilmu agama. Pada tahun 1929, Muhammadiyah menduga melahirkan 700.000 buah buku dan brosur. Pada tahun 1938 menduga ada 31 perpustakaan umum dan 1774 sekolah.[11]

4. Persis

Persatuan Islam (PERSIS) didirikan secara resmi ala tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh segerombol anak Adam Islam yang berminat dalam belajar dan acara keimanan yang dipimpin oleh Zamzam dan Muhammad Yunus. Berbeda dengan badan lain yang ada ala awal era ke-20, PERSIS mempunyai ciri antik tersendiri di mana badan ini di sisi pendidikan juga dititikberatkan ala pembentukan faham keIslaman. Perhatian PERSIS terutama dalam menyebarkan cita-cita dan pikirannya, ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan bersama tokoh-tokoh PERSIS, melakukan khotbah-khotbah, membentuk kelompok studi, mendirikan sekolah-sekolah, melahirkan dan menyebarkan majalah dan kitab.[12]

5. Nahdatul Ulama (NU)

Nahadatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya ala tanggal 13 Januari 1926 yang dipelopori oleh K.H. Hasyim Asy’ari dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah, sebagai perluasan dari komite hijaz yang dibangun buat dua maksud yaitu pertama buat mengimbangi komite khilafah yang secara berangsurangsur jatuh ke lengan golongan pembaharu. Kedua, buat berseru kepada Ibnu Sa’ad penguasa baru di tanah Arab biar kebiasaan berakidah secara tradisi bisa diteruskan. Pada awalnya, badan ini tak mempunyai acara yang jelas kecuali yang bersangkutan dengan masalah alternasi adikara di Hijaz. Tahun 1927 baru alamat badan dirumuskan, di mana badan ini menguatkan dan memformulasikan alpa satu Madzhab (empat madzhab) buat melakukan kegiatan yang biasanya berdasarkan advis Islam. Kegiatan ini melingkungi usaha buat menguatkan persatuan di arena malim yang berpegang kekar ala Madzhab, pengawasan terhadap pemakaian kitab-kitab di pesantren serta penyebaran ajaran Islam. Nahdatul Ulama memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan, khususnya pendidikan tradisional yang harus dipertahankan keberadaannya. Pada awal berdirinya, NU tak membicarakan secara tegas tentang pembaharuan pendidikan akan tetapi begini NU juga ala dasarnya dalam pembaharuan pendidikan.



D. Pendidikan Islam di masa Pendudukan Jepang

Pendidikan Islam abad kolonialisme jepang dimulai ala tahun 1942-1945. Dalam perang pasifik (perang dunia ke II), jepang memenangkan peperangan ala tahun 1942 dan berhasil merebut Indonesia dari adikara belanda. Perpindahan adikara ini terjadi ketika kolonial belanda menyerah tanpa syarat kepada sekutu.[13] Penjajahan jepang di Indonesia mempunyai corat-coret hokko ichiu (kemakmuran bersama asia raya) dengan semboyan asia buat asia.[14]

Jepang mengumumkan acara mendirikan alam kemakmuran bersama asia timur raya ala tahun 1940. Jepang akan jadi pusat alam pengaruh atas delapan daerah yakni: manchuria, daratan cina, kepuluan muangtai, malaysia, indonesia, dan asia rusia. Lingkungan kemakmuran ini disebut dengan hakko I chi-u (delapan benang dibawah satu atap).

Dengan kerangka sejarah dunia yang menuntut dukungan tentara kuat, Jepang mengelola pendidikan di Indonesia juga tak bisa dilepaskan dari kepentingan ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa sistem pendidikan di masa aneksasi Jepang amat dipengaruhi motif buat mendukung kemenangan tentara dalam peperangan pasifik.

Setelah Februari 1942 melajang Sumatera Selatan, Jepang selanjutnya melajang Jawa dan akhirnya memaksa Belanda menyerah ala Maret 1942. Sejak itulah Jepang kemudian melaksanakan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang ada implikasi luas terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut celah lain:

  1. Dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai adab resmi alas kata pendidikan mengambil alih Bahasa Belanda. 
  2. Adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era kolonialisme Belanda.

Sementara itu terhadap pendidikan Islam, Jepang memetik beberapa kebijakan celah lain:

  1. Mengubah Kantoor Voor Islamistische Zaken ala masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis jadi Sumubi yang dipimpin aktivis Islam sendiri, adalah K.H. Hasyim Asy’ari. 
  2. Pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan asistensi negara Jepang; 
  3. Mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengarahkan latihan dasar seni kemiliteran bagi anak muda Islam di bawah arahan K.H. Zainal Arifin. 
  4. Mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir dan Bung Hatta. 
  5. Diizinkannya malim dan pemimpin nasionalis membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA) yang belakangan jadi cikal-bakal TNI di abad kemerdekaan. 
  6. Diizinkannya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) terus beroperasi, sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menyertakan dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan NU.[15]

Lepas dari alamat awal Jepang memfasilitasi berbagai acara kaum muslimin ketika itu, nyatanya keadaan ini mendukung jalan Islam dan bentuk umatnya sehabis tercapainya kemerdekaan.Kepercayaan jepang ini dimanfaatkan juga oleh umat Islam buat bagkit memberontak melawan jepang sendiri. Pada tanggal 8 juli 1945 berdirilah I kampus tinggi Islam di Jakarta. Kalau ditinjau dari aspek pendidikan abad jepang umat Islam mempunyai kesempatan yang banyak buat memajukan pendidikan Islam, sehingga tanpa disadari oleh jepang sendiri bahwa umat Islam telah cukup mempunyai daya buat maju dalam bidang pendidikan ataupun perlawanan kepada penjajah. Sistem pendidikan ala masa aneksasi Jepang itu kemudian bisa diikhtisarkan sebagai berikut:

  1. Pendidikan Dasar (Kokumin Gakko / Sekolah Rakyat). Lama belajar 6 tahun. Termasuk SR adalah Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah dasar 3 alias 5 tahun bagi anak negeri di masa Hindia Belanda. 
  2. Pendidikan Lanjutan. Terdiri dari Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama) dengan durasi belajar 3 tahun dan Koto Chu Gakko (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan durasi belajar 3 tahun. 
  3. Pendidikan Kejuruan. Mencakup I kampus buntut bersifat vokasional celah lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. 
  4. Pendidikan Tinggi.[16]

Beberapa alamat pendidikan Islam ketika abad kolonialisme celah lain:

  1. Azaz alamat muhamadiyah: mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya dan azaz perjuangan dakwah Islamiyyah dan amar ma’ruf nahi Munkar. 
  2. INS (Indonesische Nadelanshe School) dipelopori oleh Muhammad syafi’i (1899-1969) bertuan memdidik anak cucu buat berpikir rasional, mendidik anak cucu biar beraksi sungguh-sungguh, membentuk manusia yang berwatak dan menanam persatuan. 
  3. Tujuan Nahdlatul Ulama’, dini jadi partai politik memgang kekar mahzab empat, disamping mejadi faedah umat Islam itu sendiri.[17]

E. Lembaga Pendidikan Islam Sebelum Kemerdekaan.

Pada babak awal pendidikan Islam itu berlangsung secara informal. Para Muballigh banyak memberikan contoh teladan dalam sikap berjiwa mereka sehari-hari. Para Muballigh itu menunjukan akhlaqul karimah, sehingga masyarakat yang didatangi jadi gandrung buat memeluk ajaran Islam dan mencontoh gajak mereka.

Dalam jalan selanjutnya, terbentuklah komunitas-komunitas Islam, yang tersebar di berbagai daerah yang selanjutnya disimbolkan dengan membangun masjid. Ulama dan guru-guru mulai berdatangan, pengajian-pengajian diselenggarakan dengan memetik area di masjid-masjid. Tempat-tempat pengajaran ini kemudian selanjutnya siap yang berkembang jadi barung-barung pesantren, surau, langgar, apalagi I kampus batas madrasah tinggi, Berikut ini adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tengah berkembang sebagai ajang terselenggaranya pendidikan Islam di saat itu:

1. Surau

Istilah surau di minangkabau telah dikenal dini datangnya Islam. Surau dalam sistem minangkabau adalah kepunyaan suku alias kaum sebagai pelengkap bangunan gadang yang berpungsi sebagai area bertemu, berkumpul, rapat dan area beradu (hor) bagi anak cucu laki yang menduga akil baligh dan anak Adam tua yang uzur. Fungsi surau ini semakin awet karna bangun masyarakat minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Menurut determinasi bahwa laki tak kepunyaan kamar dirumah anak Adam tuanya, sehingga mereka diharuskan buat beradu (hor) disurau. Kenyataan ini melahirkan surau jadi area penting pendewasaan generasi Minangkabau, apik dari aspek ilmu ilmu maupun keterampilan lainnya.

Fungsi surau tak berubah sehabis kedatangan Islam, cuma sahaja fungsi keagamaannya semakin penting yang diperkenalkan pertama kali syekh Burhanuddin sebagai area mengarahkan advis Islam khususnya tarekat (suluk). Sebagai lembaga pendidikan tradisional, surau menggunakan sistem pendidikan halaqoh. Materi pendidikan yang diajarkan ala awalnya lagi di seputar berguru huruf hijaiyah dan belajar Al-quran. Di sisi ilmu-ilmu keIslaman lainnya. Seperti keIslaman, adab dan ibadah, ala umumnyapendidikan ini dilaksanakan ala lilin batik hari. Secara bertahap, eksistensi surau sebagai lembaga pendidikan Islam arung kemajuan.  



2. Meunasah

Meunasah merupakan pendidikan Islam terendah. Meunasah berasal dari kata Arab madrasah. Meunasah merupakan satu gedung yang terdapat di saban daerah alias desa. Bangunan ini seperti rumah, tetapi tak mempunyai jendela dan bagian-bagian lain. Bangunan ini digunakan sebagai area berguru dan beranggar pikiran serta membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan kemasyarakatan.Meunasah secara fisik adalah, gedung bangunan panggung yang di buat ala saban kampung. Dan di celah fungsi meunasah adalah:

  1. Sebagai area upacara keagamaan, penerimaan zakat dan area penyalurannya, area musyawarah dan sebagainya, 
  2. Sebagai lembaga pendidikan Islam dimana diajarkan bidang belajar Al-quran. Pengajian bagi anak Adam kala diadakan ala lilin batik musim definit dengan cara ceramah satu bulan sekali.

Dalam jalan lebih lanjut, meunasah bukan cuma aktif sebagai area beribadah saja, membeda-bedakan juga sebagai area pendidikan, area pertemuan, apalagi juga sebagai area lego beli barang-barang yang tak bergerak. Lama pendidikan di meunasah tak siap batas tertentu. Umumnya pendidikan berlangsung selama dua sampai sepuluh tahun. contoh biasanya berlangsung lilin batik hari, biasanya bidang diawali dengan mengarahkan huruf hijaiyah dengan cara mengenal huruf kemudian merangkai huruf. Setelah itu dilanjutkan dengan belajar bab amma, sambil menghafalkan surat-surat pendek. Kemudian baru ditingkatkan dengan belajar Al-quran besar di lengkapi dengan tajwidnya.

3. Madrasah

Kalau dicermati istilah bandarsah dari aspek derivasi kata, maka bandarsah merupakan isim makan dari kata darasa yang berarti belajar. Jadi, bandarsah berarti area berguru bagi siswa alias mahasiswa (umat Islam). Dalam sejarah pendidikan Islam, makna dari bandarsah tersebut memegang peran penting sebagai institusi berguru umat Islam selama kemajuan dan perkembangannya.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang bertanda antik Islam banyak atraktif perhatian berkenaan dengan cita-cita pendidikan nasional. keadaan itu disebabkan karena jumlah peserta didiknya yang signitifikan, akan tetapi juga karena karakteristiknya yang sesuai dengan perubahan dan jalan zaman.

4. Pesantren

Kehadiran pesantren tak bisa dipisahkan dari tuntutan umat, karena pesantren sebagai lembaga pendidikan selalu melindungi ikatan yang harmonis dengan masyarakat di sekitarnya sehingga keberadaannya di tengah masyarakat tidaklah terasa asing. Dalam tempo yang sama segala aktifitasnya juga mendapat dukungan dan apresiasi penuh dari masyarakat sekitarnya. Dari persfektif kependidikan, pesantren merupakan satu-satunya lembaga kependidikan yang tahan terhadap berbagai gelombang modernisasi. Sejak dilancarkan perubahan alias pembaharuan pendidikan Islam di berbagai dunia Islam, tak banyak lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam seperti pesantren yang bakir bertahan.

BAB III

PENUTUP



A. Kesimpulan

  1. Kebijakan Pendidikan Islam Di Masa Kolonialisme Belanda mempunyai dua ciri khas, yaitu dikotomis dan diskriminatif. dikotomis yaitu satu keadaan/sikap baku bertentangan. Kedua, adalah eksklusif di mana saban guru ajaran Islam harus ajak kerelaan lebih-lebih awal dini melakukan tugas. 
  2. Kebijakan pendidikan Islam di masa Pendudukan Jepang celah lain: a) Mengubah Kantoor Voor Islamistische Zaken jadi Sumubi yang dipimpin aktivis Islam sendiri, adalah K.H. Hasyim Asy’ari, b) Pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan asistensi negara Jepang, c) Mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengarahkan latihan dasar seni kemiliteran bagi anak muda Islam di bawah arahan K.H. Zainal Arifin, d) Mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir dan Bung Hatta, e) Diizinkannya malim dan pemimpin nasionalis membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA) yang belakangan jadi cikal-bakal TNI di abad kemerdekaan, f) Diizinkannya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) terus beroperasi, sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menyertakan dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan NU. 
  3. Lembaga Pendidikan Islam Sebelum Kemerdekaan yaitu:
  • Surau 
  • Meunasah 
  • Madrasah 
  • Pesantren

B. Saran

Penulis menyadari makalah ini lagi jauh dari kesempurnaan, apik dari aspek isi maupun penulisan, oleh karena itu cerpenis amat mengharapkan anjuran dan kritikan dan rekan dan pembaca sekalian. Atas anjuran dan kritikannya cerpenis ucapkan terimakasih.



DAFTAR PUSTAKA



Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depannya, Ed.I, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Abudin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Bandung: Angkasa, 2003.

Asrohah Hanun, Sejarah Pendidikan Islam Cet : 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1992.

Delian Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1991.

Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Hida Agung,1985.

Khaeruddin, Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia, CV. Berkah Utami, 2004.

Redja Mudyaharjo, Pengantar Pendidikan, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2001.

Riant Nugroho, Public Policy, Jakarta: PT Elexmedia, 2008.

Suwendi, Sejarah Dan Pemikiran Pendidikan Islam, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2004.

Zuhairini,  et.al., Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2000.

http://lena- unindrabioza. blogspot.com/2008/03/ pendidikan-zaman- penjajahan. html

http://anshori.blogspot.com/2009/04/pendidikan-islam-zaman-penjajahan.html

http://anshori-pecintagadis.blogspot.com/2009/04/pendidikan-islam-zaman-penjajahan.html

http://lena-unindrabioza.blogspot.com/2008/03/pendidikan-zaman-enjajahan.html

http://anshori.blogspot.com/2009/04/pendidikan-islam-zaman-penjajahan.html

[1] Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Hida Agung,1985), hal. 23

[2] Ibid

[3] Cheppy Hari Cahyono dan Suparlan Alhakim, Ensiklopedi Politika, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 170

 [4] Ibid, hlm. 14.

[5]Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depannya, Ed.I, Cet. II; (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 13.

[6] Ali Imron, Op. Cit., hlm. 18.

[7] Riant Nugroho, Public Policy, (Jakarta: PT Elexmedia, 2008), hal. 36

[8] Zuhairini,  et.al., Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000, babak 6) keadaan 150

[9] Ibid, keadaan 148-150

[10] Asrohah Hanun, Sejarah Pendidikan Islam Cet : 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1992),  Hal, 160

[11] Delian Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1991),  hal. 95

[12] Asrohah Hanun, Op.Cit. keadaan 167

[13] Suwendi, Sejarah Dan Pemikiran Pendidikan Islam (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2004), hal. 85

[14] Redja Mudyaharjo, Pengantar Pendidikan (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2001 ), hal. 267

[15] Suwendi, op. cit), hal. 87

[16] http://lena- unindrabioza. blogspot.com/2008/03/ pendidikan-zaman- penjajahan. html

[17] http://anshori .blogspot.com/2009/04/pendidikan-islam-zaman-penjajahan.html

SEMOGA BERMANFAAT....

oke penjelasan perihal Kebijakan Pendidikan Islam Era Pra Kemerdekaan (1900-1945) semoga info ini menambah wawasan salam.